A Review Of reformasi intelijen indonesia

The regulation doesn't enable spontaneous demonstrations, Unless of course it really is in the form of an educational forum and held over a campus

. Intelligence companies should abandon the previous paradigm in comprehension threats and fork out near consideration to new challenges for instance global terrorism.

Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer

Law No. eleven of 2008 concerning Electronic Facts and Transactions (EIT) Regulation supplies a legal basis for internet-centered commerce in Indonesia and codifies numerous World wide web-based mostly offenses. Having said that, it's also criminalized World wide web-dependent insults and defamation, with noticeably stronger penalties than People controlled from the Legal Code. The federal government has used the Legislation to demand various men and women, notably journalists, activists, human rights defenders, and lecturers and learners. In 2021, for instance, two researchers of Indonesia Corruption Check out ended up billed beneath the EIT Regulation with defamation, following their publication of a research around general public officers’ involvement in marketing a controversial drug to take care of COVID-19.

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.

Although the limits on public participation stated over never ever precisely goal a particular section of civil Culture, the implementation in the constraints by reformasi intelijen itself is unmistakably biased toward All those in favor of the current routine. The limits in Article 93 of Health Quarantine Law, As an example, are almost always enforced against civil Modern society groups like learners and workers.

Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

The newly-revised Legal Code (KUHP), that will be executed in December 2025, gives increase to a lot of issues regarding liberty of expression. Content 218 and 219 of The brand new Legal Code expands the provisions that criminalize any community assaults of your “honor or dignity” or the President or Vice President. Write-up 240 prohibits verbal and written insults against The federal government or state institutions.

) shall be provided by the government. Even so, there is no obvious provision regarding which authority shall provide the registration certification due to the fact Write-up eight, concerning the designated registration authority dependant on geographical standard of Business, was struck down by the Constitutional Court (Case No.

Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

, Even though the stress of the new federal government on the security apparatus to beat this safety disturbance has strengthened, the actions taken happen to be sluggish and sub-best.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *